Desak Mundur, Tragedi bencana Sumatera Bukti Kegagalan Menhut dan Menteri LH

Jakarta, KoranTransparansi.com - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas bencana Sumatera yang telah menelan banyak korban jiwa. Bencana Sumatera adalah duka bersama Rakyat Indonesia dan menjadi pembelajaran penting khususnya bagi Pemerintah mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dalam tragedi bencana di Indonesia.

Hingga kini, bencana tersebut telah mengakibatkan 836 orang meninggal dunia dan 509 masih dinyatakan hilang, mengutip data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025).

Selain itu, berbagai fasilitas umum turut mengalami kerusakan seperti 25 fasilitas kesehatan, 185 rumah ibadah, 115 gedung kantor, dan 295 jembatan yang terputus. Sementara, total ada 10.500 rumah mengalami kerusakan.

"KAMAKSI menilai bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera dan telah merenggut ratusan nyawa bukan sekadar bencana alam biasa. Tragedi bencana Sumatera merupakan bukti kegagalan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang seharusnya bekerja maksimal menjaga kelestarian dan ekosistem alam," tegas Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI.

KAMAKSI menyebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seharusnya bertanggung jawab atas kewenangan pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Begitu pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai gerbang terakhir penilaian kelayakan sebuah izin.

Temuan banyaknya gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir tersebut membantah klaim pemerintah yang menyebut itu hanyalah kayu lapuk atau tumbang alami.

Sorotan publik banyaknya gelondongan kayu yang terhanyut banjir adalah bukti nyata kegagalan Menteri-Menteri tersebut dalam pengawasan dan carut marut pengelolaan lingkungan yang menyebabkan bencana.

Meski Kementerian Kehutanan menyebut itu kayu lapuk, bukti di lapangan menunjukkan kayu-kayu yang sudah digergaji. Hal ini mengindikasikan adanya praktik pembalakan liar yang luput dari penegakan hukum.

Desakan mundur dari publik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq semakin menguat.

Jangan biarkan Menteri-Menteri gagal membebani Presiden Prabowo. KAMAKSI akan terus mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mencopot Raja Juli Antoni dan Hanif Faisol Nurofiq dari Kabinet Merah Putih.

“Kami tetap konsisten mengawal Asta Cita dan cita-cita mulia Presiden Prabowo mengabdi untuk rakyat Indonesia. Pecat saja Menteri-Menteri yang tidak becus menjalankan tugasnya," pungkas Jojo sapaan akrab Joko Priyoski. (red)