Pemerintah Bekerja Cepat Tangani Bencana di Sumatra

Jakarta, KoranTransparansi.com - Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) Joko Priyoski menilai Pemerintah telah bekerja dengan cepat menangani bencana di Sumatra. Pihaknya mengajak sejumlah influencer yang mengaku mengalami intimidasi setelah menyuarakan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera hendaknya menahan diri dan bicara sesuai fakta.

Klaim tersebut muncul di tengah upaya masif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk percepatan bantuan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan warga, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana. Berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari pembangunan jembatan bailey, pembukaan jalur logistik, hingga pengerahan personel TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan.

Pasca-bencana, ruang digital diwarnai beragam kritik yang menyoroti kecepatan respons negara.

Namun pemerintah menilai sebagian narasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Sejak hari-hari awal bencana, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan distribusi bantuan berjalan bertahap dan merata.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang politik maupun wilayah.

Komitmen itu ditunjukkan melalui pembangunan puluhan jembatan bailey sebagai akses darurat, pemulihan jaringan listrik, serta pengamanan fasilitas publik di wilayah terdampak.

Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski, mengingatkan agar isu bencana tidak dijadikan komoditas opini yang justru mengaburkan kerja-kerja kemanusiaan pemerintah di lapangan.

“Kami melihat pemerintah Presiden Prabowo bekerja cepat dan konkret dalam penanganan bencana. Jangan membangun narasi seolah negara absen, apalagi memainkan klaim teror tanpa bukti jelas. Fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan warga korban bencana,” ujar Joko Priyoski.

Menurut Joko, kritik tetap sah disampaikan dalam negara demokrasi, namun harus berbasis data dan disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah situasi darurat.

Terkait pengakuan sejumlah influencer yang menyebut adanya teror atau ancaman, aparat keamanan mengimbau agar dugaan tersebut segera dilaporkan secara resmi kepada penegak hukum. Laporan diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Aparat keamanan saat ini juga masih memfokuskan sebagian besar sumber daya untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak. Tanpa laporan resmi, klaim teror dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi yang dapat mengganggu konsentrasi penanganan bencana.

Pohaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat media sosial dan influencer, untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.

Kritik diharapkan bersifat konstruktif dan tidak menghambat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan kehidupan warga.

Pemerintah menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana, memastikan bantuan tersalurkan, serta membuka ruang evaluasi yang objektif demi perbaikan penanganan bencana ke depan. (*)

Berbagi :