Penyaluran Bansos Rp 4,9 Miliar untuk Hindari Jeratan Rentenir dan Pinjol Ilegal

Sidoarjo, Korantransparansi.com  - Pemprov Jawa Timur menyalurkan bansos senilai Rp 4.914.099.600 untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat (22/8).

Penyaluran bantuan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai upaya mencegah dan menjauhkan masyarakat dari jeratan rentenir serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang belakangan ini marak terjadi

"Harapannya adalah mereka terhindar dari rente dan pinjol ilegal. Karena bansos ini menjadi salah satu upaya kita menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat rentan,” tegas Gubernur Khofifah.

Bansos senilai Rp 4,9 Miliar tersebut terbagi dari tiga sumber, yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur senilai Rp 3.968.599.600, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur senilai Rp 920.500.000 dan BUMD Jatim Rp 25.000.000.

"Yang kita salurkan ini semua bansos dari Pemprov Jawa Timur, ini titik ke  27 dari 38 Kabupaten/Kota. Bansos senilai Rp 4.9 miliar yang kita salurkan tentu harapannya bisa memberikan manfaat," terangnya.

Bansos dari kanal Dinas Sosial Jatim dialokasikan untuk Bansos Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) senilai Rp 1.216.000.000 bagi 608 keluarga yang masing-masing keluarga menerima Rp 2.000.000 per tahun; Bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Rp 280.800.000 untuk 78 jiwa yang setiap jiwa menerima Rp 3.600.000 per tahun.

"Lansia rentan ini kalau tidak diintervensi mereka akan drop, itulah yang kemudian kita ingin menjaga ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi lansia rentan," jelasnya.

Kemudian sebanyak 1.057 buruh pabrik rokok lintas wilayah juga menerima bansos dari kanal Dinsos Jatim yang setiap orang menerima Rp 1.325.900 per tahun dengan nilai mencapai Rp 1.397.498.600; 14 unit alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas senilai Rp 57.901.000 dan Bantuan Operasional serta tali asih bagi 114 orang pilar sosial seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK dan TAGANA senilai Rp 431.400.000.

Kemudian KIP KPM JAWARA senilai Rp 210.000.000 untuk 70 orang yang masing-masing menerima Rp 3.000.000 per tahun; Bansos KIP PUTRI JAWARA senilai Rp 360.000.000 yang diterima 120 orang, masing-masing menerima Rp 3.000.000 per tahun; Bansos KIP PPKS JAWARA senilai Rp 15.000.000 untuk 5 orang yang setiap orang menerima Rp 3.000.000 per tahun.

"Yang bersifat pemberdayaan misalnya adalah KIP Jawara, bagaimana sesungguhnya ekonomi inklusif bagi mereka yang sebetulnya kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga, program ini baru kita luncurkan 21 April 2025 kemarin," terangnya.

Sedangkan dari kanal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatim diperuntukkan bagi 3 BUMDESA senilai Rp 300.000.000 masing-masing menerima Rp 100.000.000; 2 DESA BERDAYA senilai Rp 200.000.000 masing-masing menerima Rp 100.000.000 dan JATIM PUSPA untuk 4 desa senilai Rp 420.500.00

BUMD Jatim menggelontorkan Rp 25.000.000 untuk zakat produktif bagi 50 jiwa yang masing-masing menerima Rp 500.000. Menurutnya, zakat produktif ini bisa dimanfaatkan sebagai tambahan modal bagi para pelaku usaha ultra mikro seperti penjual gorengan, pedagang kaki lima di pinggir - pinggir jalan.

"Zakat produktif ini sebetulnya untuk pelaku usaha ultra mikro, kita memberikan kepada mereka seperti PKL, penjual gorengan, penjual cendol, itu yang kita support untuk mendapatkan penguatan," ucapnya. (wisnu)

Berbagi :