Pemerintah Siapkan 3,8 Triliun untuk Sekolah Rakyat di Jatim

Surabaya, KoranTransparansi.com – Komisi E DPRD Jawa Timur akan terus mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang akan di mulai pada tahun ajaran baru 2025 dimana pada tanggal 17 Juli nanti sudah masuk sekolah.

“Program ini sangat luar biasa. Ibarat mimpi semalam paginya program sudah berjalan dan Pemprov Jawa Timur sudah siap melaksanakan program Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan kepada wartatransparansi.com ini di Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).

Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial diperuntukan anak anak miskin dan miskin ekstrem. Di Jawa Timur tahun pertama terdapat 1.225 siswa di 19 titik dengan 500 guru untuk semua tingkatan mulai SD, SMP dan SMA.

Awalnya sekolah rakyat ini sempat menjadi pro dan kontra, dengan semangat tinggi dan keseriusan Gubernur Khofifah mampu mewujudkan dan bisa jadi Jawa Timur paling siap dalam menyelenggaraan pendidikan sekolah rakyat.

Diberikan contoh, untuk penyediaan guru. Semula akan diambilkan dari guru berstatus PPPK yang domisilinya berdekatan dengan sekolah rakyat, lalu berubah lagi guru penggerak. Dan ini terus dilakukan penyempurnaan penyempurnaan.

Untuk mendukung Sekolah Rakyat ini, Pemprov Jawa Timur telah menganggarkan 3,8 triliyun yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2025/2026.

Meski namanya sekolah rakyat, namun sejatinya kurikulumnya sama dengan sekolah negeri atau sekolah reguler lainya. Hanya saja model boarding school, ya kira kira sama dengan model pondok pesantren. Sekolah berasrama ini untuk memastikan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.

Dari 19 sekolah rakyat, tiga milik Pemprov Jatim yaitu tiga rombel SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan. Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di beberapa kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Jombang, Probolinggo dan lainya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur Restu Novi Widiani mengkonfirmasi bahwa seluruh siswa sekolah rakyat dipastikan sudah melalui verifikasi dan dikeluarkan SK oleh gubernur, bupati dan walikota setempat. Sehingga semua resmi telah melalui proses dan dipastikan dari keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari DTSEN yang telah melalui ground check.

“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab kota maka SK siswa yang menetapkan bupati wali kota,” tegas Novi.

Selain 19 sekolah rakyat yang akan dimulai Juli 2025/2026, juga ada sebanyak 23 lokasi BLK di Jatim yang sedang dilakukan asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap selanjutnya.

“Karena arahan Bapak Presiden 100 sekolah rakyat diluncurkan tahap pertama yang peluncuran Juli bulan depan. Selain itu juga akan ditambah 100 sekolah rakyat lagi, nah untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” ujarnya. (ais/eko)

Berbagi :